Bappeda Mabar – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manggarai Barat bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) menggelar Seminar Penyelamatan Pangan di Hotel Zasgo, Labuan Bajo, Rabu (3/6). Kegiatan ini menjadi wadah diskusi dan kolaborasi multipihak untuk meningkatkan pemahaman serta mendorong aksi nyata dalam upaya penyelamatan pangan guna mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kabupaten Manggarai Barat.
Seminar ini dihadiri oleh perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara daring, organisasi perangkat daerah, pelaku usaha sektor perhotelan, restoran dan kafe, akademisi, media, komunitas anak muda, serta mitra pembangunan yang bergerak dalam isu pengelolaan limbah. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa upaya penyelamatan pangan memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Hani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pangan merupakan fondasi penting bagi pembangunan daerah. Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.
"Masyarakat kuat karena pangan yang cukup," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa berbagai tantangan seperti perubahan iklim dan alih fungsi lahan perlu direspons melalui langkah-langkah strategis yang terintegrasi. Upaya tersebut antara lain melalui perlindungan lahan produktif, penguatan sektor pertanian, serta pengembangan pertanian berbasis teknologi.
Yohanes juga berharap seminar ini tidak berhenti pada diskusi semata, tetapi mampu menghasilkan komitmen dan realisasi yang dapat diwujudkan bersama.
"Pembahasan dan diskusi kita hari ini jangan sampai habis di pintu," tegasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber. Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Nita Yulianis, memaparkan berbagai strategi penyelamatan pangan yang telah dikembangkan pemerintah. Strategi tersebut meliputi pengembangan kebijakan dan regulasi, penguatan kolaborasi lintas sektor, sosialisasi dan edukasi masyarakat, fasilitasi sarana dan prasarana penyelamatan pangan, serta penguatan data dan sistem informasi yang terintegrasi.
Selain itu, Nita juga memperkenalkan platform Stop Boros Pangan sebagai sarana edukasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi pemborosan pangan dan mendorong pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab.
Pada sesi berikutnya, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya membagikan pengalaman Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengimplementasikan program Bakul Tasik sebagai salah satu praktik baik penyelamatan pangan. Program tersebut menjadi contoh keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola pangan berlebih agar dapat dimanfaatkan kembali bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi timbulan sampah makanan. Pengalaman Kota Tasikmalaya menunjukkan bahwa upaya penyelamatan pangan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan apabila dilaksanakan melalui kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan.
Sementara itu, Said Abdullah dari KRKP memaparkan kondisi kehilangan dan pemborosan pangan (food waste) di Labuan Bajo. Berdasarkan hasil kajian yang disampaikan, timbulan food waste di Labuan Bajo mencapai sekitar 4.836 ton per tahun dengan estimasi kerugian ekonomi sebesar Rp61 miliar hingga Rp95 miliar per tahun.
Nilai kerugian tersebut setara dengan sekitar 1,4 hingga 2,2 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Manggarai Barat, sehingga menunjukkan bahwa persoalan pemborosan pangan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
Salah satu temuan menarik dalam kajian tersebut adalah bahwa penyumbang terbesar food waste di Labuan Bajo berasal dari sektor non-rumah tangga. Kondisi ini berbeda dengan tren yang umumnya terjadi di berbagai daerah lain di Indonesia, di mana rumah tangga menjadi penyumbang utama pemborosan pangan. Temuan tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap sektor usaha, terutama perhotelan, restoran, kafe, dan sektor pendukung pariwisata lainnya yang berkembang pesat di Labuan Bajo.
Melalui seminar ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Upaya penyelamatan pangan diharapkan tidak hanya mampu mengurangi limbah makanan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan efisiensi ekonomi, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan di Kabupaten Manggarai Barat.
