Bappeda Mabar – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menggelar rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2026, sekaligus evaluasi pelaksanaan program tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada Rabu (8/4) di Aula Bappeda Kabupaten Manggarai Barat.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan di daerah.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, Petrus Antonius Rasyid. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi pemerintah daerah, sekaligus amanah dari berbagai regulasi, termasuk Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Selain menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi kita, kegiatan ini juga merupakan amanah regulasi. Pemerintah daerah dituntut untuk terus mengoptimalkan peran tim penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan bahwa dalam era pemerintahan saat ini, setiap kabupaten/kota wajib melaporkan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Program Strategis nasional (ProSN), di mana salah satu komponen utamanya adalah pengentasan kemiskinan.
“Komitmen tersebut dibuktikan melalui pelaksanaan rapat koordinasi serta penyusunan laporan yang wajib disampaikan kepada Bupati,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, juga dilakukan pemaparan terkait capaian program pengentasan kemiskinan serta hasil evaluasi bantuan sosial yang telah disalurkan. Pemerintah daerah menekankan pentingnya penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai data tunggal dan rujukan utama dalam penentuan sasaran penerima bantuan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar bantuan yang disalurkan pada tahun 2025 telah sesuai dengan data DTSEN. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah penerima bantuan yang belum terdaftar dalam basis data tersebut.
“Kami menemukan bahwa sudah cukup banyak bantuan yang tepat sasaran, namun masih ada yang belum terdaftar dalam DTSEN. Ke depan, kita harapkan seluruh bantuan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Melalui forum ini, Bappeda juga membuka ruang diskusi dan meminta masukan dari seluruh peserta rapat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat.
Rapat koordinasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar perangkat daerah serta menghasilkan langkah-langkah strategis dalam percepatan penurunan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di Manggarai Barat.
