Labuan Bajo, Bappeda – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyelenggarakan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Ekosistem Lokal dan Aktor Pendukung Usaha Ekonomi Hijau Inklusif di Kabupaten Manggarai Barat, yang bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (30/1).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan usaha ekonomi hijau yang inklusif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa, termasuk perangkat daerah, lembaga keuangan, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta pelaku UMKM.
Workshop dan FGD ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, serta dihadiri oleh perwakilan dari Arbeiter Samariter Bund South and Southeast Asia (ASB S-SEA), perangkat daerah terkait, lembaga keuangan, mitra pembangunan, pelaku usaha lokal, dan organisasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Petrus Antonius Rasyid selaku Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan tiga tujuan utama kegiatan FGD ini. Tujuan pertama adalah melakukan pemetaan terhadap potensi dan hambatan yang mungkin akam terjadi di lapangan. Kedua, lakukan identifikasi untuk mengetahui siapa saja stakeholder yang terlibat. Ketiga, buat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. "Kita petakan, identifikasi, dan buat rencana tindak lanjut," ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Petrus mengingatkan agar pemerintah bersama pihak yang terlibat harus memastikan adanya partisipasi dari penyandang disabilitas. "Karena tujuan utama dari ekonomi hijau yang inklusif ini adalah keterlibatan mereka," tegasnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penayangan video kampanye perlindungan dari kekerasan seksual oleh ASB sebagai pengingat pentingnya perlindungan dan keamanan bagi seluruh peserta. Selanjutnya, Tim Harmoni ASB S-SEA memaparkan hasil survei dan FGD minat usaha penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan kelompok marginal lainnya di Desa Warloka Pesisir dan Desa Repi.
Dari hasil survei diketahui bahwa di Desa Repi, sistem pendukung seperti kemudahan legalitas usaha, dukungan UMKM, serta penyertaan modal melalui BUMDes dan koperasi sudah tersedia, namun manfaatnya belum dirasakan secara merata. Sedangkan di Warloka Pesisir, masyarakat memiliki minat tinggi terhadap usaha ekonomi hijau, tetapi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan akses pasar, permodalan, serta partisipasi kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi desa.
Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari tiga pemateri, yaitu: Chrysant Lily Kusumowardoyo (Regional Director dari ASB S-SEA), Theresia P. Asmon (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UMKM Kab. Manggarai Barat), dan Febri Aryani (Bank BRI Cabang Labuan Bajo).
Dalam pemaparan materinya yang berjudul Memahami Prinsip Dasar dan Urgensi Usaha Ekonomi Hijau yang Inklusif, Lily menekankan bahwa ekonomi hijau bukanlah usaha baru, melainkan cara baru dalam berusaha yang selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Ia menegaskan bahwa ekonomi hijau merupakan agenda nasional, bukan proyek sektoral, dan hanya dapat berjalan efektif apabila dilaksanakan secara inklusif.
Senada dengan Petrus, ia juga menegaskan keterlibatan pihak disabilitas dalam Ekonomi Hijau yang Inklusif. “Tanpa inklusi, ekonomi hijau tidak akan berjalan. Banyak pelaku usaha ekonomi lokal, khususnya penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga, yang masih tertinggal dan perlu mendapat ruang,” ujarnya
Pemaparan materi dilanjutkan oleh Kepala Dinas Nakertrans yang membahas tentang Kebijakan, Perizinan dan Pendampingan Ekonomi Hijau di Manggarai Barat, serta materi Peluang & Skema Permodalan Usaha Ekonomi Hijau di Desa oleh Febri Aryani perwakilan dari Bank BRI.
Pada sesi siang, peserta dibagi ke dalam lima kelompok untuk melakukan FGD terkait pemetaan ekosistem lokal dan aktor pendukung usaha hijau di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Hasil diskusi dipaparkan kembali untuk dirangkum sebagai bahan penyusunan rencana tindak lanjut bersama.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penandatanganan berita acara hasil survei, FGD minat usaha, serta pemetaan ekosistem lokal dan aktor pendukung usaha ekonomi hijau inklusif di Kabupaten Manggarai Barat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
