Labuan Bajo, Bappeda – Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan rapat evaluasi 9 langkah strategis percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang diikuti oleh seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Rabu (28/1).
Rapat evaluasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui langkah-langkah strategis yang terarah dan terukur.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan materi yang mencakup pemahaman mengenai 9 langkah strategis percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, mekanisme pengumpulan dan pengelolaan data, penetapan perangkat daerah penanggung jawab data, serta tata cara penginputan data ke dalam website Kendali Ekonomi sebagai sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada sesi diskusi dan tanya jawab, sejumlah perangkat daerah dari kabupaten/kota menyampaikan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ (11 Juli 2025) terkait percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan kesiapan data, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pemahaman teknis pelaporan melalui sistem yang telah ditetapkan.
Sebagai penutup, rapat evaluasi ini juga membahas penyampaian rencana aksi yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan 9 langkah strategis percepatan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
