Labuan Bajo, Bappeda– Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menggelar rapat koordinasi dalam rangka dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat (APBD) terhadap pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) serta percepatan Proyek Strategis Daerah (PSD) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Manggarai Barat dan dipimpin oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng.
Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembinaan dan pengawasan kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029.
Dalam pemaparannya, Wabup Yulianus menyampaikan bahwa dukungan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2025 terhadap Program Strategis Nasional merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh semua Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat regulasi. Rincian sementara dukungan APBD 2025 ini menyebar di 53 program, 71 kegiatan, dan 164 subkegiatan yang tersebar di beberapa perangkat daerah terkait. Bentuk dukungan ini masih akan terus diupdate oleh perangkat-perangkat daerah terkait sebelum dilaporkan kepada Pemerintah Pusat
Adapun alokasi APBD 2025 yang dianggarkan untuk mendukung program strategis nasional yaitu penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain Program Strategis Nasional, rapat juga membahas Proyek Strategis Daerah Tahun 2026 dengan total pagu anggaran sebesar Rp26.125.219.300 yang dilaksanakan oleh 5 perangkat daerah pengampu. Proyek strategis tersebut mencakup sektor infrastruktur jalan, kesehatan, sanitasi, pendidikan, serta dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Beberapa proyek prioritas antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengadaan vaksin HPV, pembangunan sanitasi berbasis masyarakat, bantuan rumah tidak layak huni, serta pengadaan buku literasi jenjang SD dan SMP.
Melalui rapat koordinasi ini, Yulianus menegaskan pentingnya peran perangkat daerah penanggung jawab untuk memastikan keterpaduan program dan kegiatan PSN dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Bappeda juga diminta untuk segera menindaklanjuti terkait teknis pelaporan program strategis nasional dengan Bappenas/Kemendagri.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, meningkatkan akuntabilitas perencanaan, serta memastikan pelaksanaan Program Strategis Nasional dan Proyek Strategis Daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah Tahun 2026.
