Labuan Bajo, Bappeda – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat terus mendorong optimalisasi pemanfaatan pangan lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi terkait MBG dan ekosistem pangan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, pada Kamis (5/2).
Dalam arahannya, Fransiskus menegaskan bahwa pelaksanaan Program MBG di daerah harus mengacu pada Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Program MBG. Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah kewajiban setiap dapur MBG untuk menyediakan logistik berbasis komoditas lokal serta memastikan harga pembelian tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan.
Seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melakukan pelaporan melalui aplikasi SIPAPA MBG. Aplikasi ini memuat berbagai informasi penting, antara lain jumlah SPPG, nilai dan volume pembelian bahan pangan, persentase serapan pangan lokal, pos distribusi, stok bahan pangan, lokasi pembelian, hingga kesesuaian harga dengan HET.
Berdasarkan data sementara, serapan pembelian bahan pangan Program MBG di Manggarai Barat baru mencapai 26,7 persen dari dalam daerah, sementara sisanya masih dipasok dari luar daerah. Untuk komoditas buah, hampir 100 persen masih berasal dari luar daerah. Sekda menekankan pentingnya memperhatikan biaya pokok produksi, karena harga bahan pangan lokal yang terlalu tinggi berpotensi berdampak pada kualitas dan kuantitas menu MBG.
“Ketersediaan dan keterjangkauan pangan harus menjadi perhatian utama, khususnya bagi Dinas Pertanian,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa dashboard distribusi pangan MBG ke depan harus menunjukkan perubahan signifikan, sejalan dengan arahan Presiden untuk memprioritaskan penggunaan pangan lokal.
Terkait sektor peternakan, kualitas telur menjadi catatan penting bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Fransiskus mendorong adanya diskusi bersama para peternak untuk mencari solusi konkret. Untuk komoditas ayam, salah satu alternatif jangka panjang yang diusulkan adalah pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH).
Kepala Bappeda Manggarai Barat, Petrus Antonius Rasyid, menyampaikan bahwa sejumlah petani milenial di bawah naungan yayasan telah berperan sebagai pemasok bahan pangan. Ia juga menegaskan bahwa terdapat kegiatan yang wajib dimasukkan dalam RKPD karena berkaitan langsung dengan Program Strategis Nasional. Dalam waktu dekat, Bappeda akan melaksanakan Forum Konsultasi Publik yang membahas isu pariwisata dan pangan.
Pada kesempatan yang sama, Laurensius Nabu selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyoroti luasnya potensi pasar di Manggarai Barat. Ia menekankan bahwa pasar yang dikelola dengan baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, serta mempertanyakan mengapa peluang pasar masih banyak dikuasai pihak luar. Untuk itu, ia berharap dapat dilakukan rapat koordinasi khusus lintas perangkat daerah di bidang pertanian, peternakan, dan perdagangan guna merespons data dan tantangan yang ada.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekosistem pangan lokal sebagai fondasi keberhasilan Program MBG sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
