Bappeda Mabar — Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah sebagai bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Manggarai Barat ini dibuka pada Senin (16/03) pukul 09.00 WITA dan dihadiri oleh pimpinan perangkat daerah, para camat, serta pemangku kepentingan terkait.
Dalam laporannya, Petrus Antonius Rasyid selaku Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat menyampaikan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Forum ini menjadi wadah untuk memastikan bahwa usulan masyarakat dapat terakomodasi secara optimal dalam dokumen RKPD Tahun 2027.
Sejalan dengan pelaksanaan forum tersebut, pada hari yang sama juga dilaksanakan kegiatan desk pembahasan laporan dukungan daerah terhadap Program Strategis Nasional (ProSN) yang berlangsung di lokasi yang sama, mulai pukul 10.00 WITA hingga selesai. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat teknis pemantauan perkembangan pelaporan ProSN dan bertujuan untuk mempercepat penyampaian laporan oleh perangkat daerah terkait.
Pelaksanaan kedua kegiatan ini berjalan beriringan. Setelah pembukaan Forum Perangkat Daerah, kegiatan dilanjutkan dengan desk sesuai bidang masing-masing, yakni Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Pada saat yang sama, perangkat daerah juga mengikuti desk pembahasan ProSN sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Dalam arahan dan sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Drs. Fransiskus Sales Sodo, menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan perencanaan dengan kondisi fiskal daerah saat ini.
“Jika sebelumnya dana transfer ke daerah cenderung meningkat setiap tahun dan program nasional belum terlalu banyak, maka kondisi saat ini sudah berbalik. Program nasional semakin banyak, sementara kemampuan anggaran daerah terbatas, sehingga kita harus benar-benar cermat dalam menentukan prioritas pembangunan,” ungkapnya.
Selain itu, Sekda juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap mampu mengakomodasi berbagai program strategis, baik dari pusat maupun kebutuhan daerah.
“Dalam potret APBD seperti ini, kita perlu kerja keras,” tegasnya.
Terkait sektor pembangunan lainnya, Sekda kembali mengingatkan tentang pemenuhan kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang hingga kini masih banyak dipasok dari luar daerah. Ia mendorong agar ke depan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui optimalisasi potensi lokal.
Lebih lanjut, Sekda memberikan catatan kepada Dinas Pariwisata agar pengelolaan objek wisata di Kabupaten Manggarai Barat dapat diserahkan kepada pihak ketiga guna meningkatkan profesionalitas dan kualitas layanan. Hal serupa juga disampaikan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mempertimbangkan penyerahan pengelolaan pasar kepada pihak ketiga agar lebih efektif dan efisien.
Melalui pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan desk Program Strategis Nasional yang berjalan beriringan ini, diharapkan terwujud perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional.
