Pada hari Selasa 19 November 2024, bertempat di Hotel Zasgo Labuan Bajo, tim Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manggarai Barat mengikuti kegiatan Konsultasi Publik (KP) II penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Golo Mori Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang didukung oleh Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam sambutan pembuka mewakili Penjabat Sementara Bupati Manggarai Barat, Asisten Ekbang Kabupaten Manggarai Barat, Laurensius A. Nabu, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sangat menyampaian terima kasih atas dukungan Pemerintah Pusat dalam penyusunan dokumen RDTR Golo Mori ini. Dikatakannya bahwa, dokumen RDTR ini akan mampu menjadi sebuah panduan yang sangat bagus dalam perencanaan pembangunan di Kawasan Golo Mori ke depannya. Kawasan Golo Mori dan sekitarnya telah menjadi sebuah primadona dalam pembangunan kepariwisataan kedepan, oleh karena itu perlu untuk memastikan bahwa pembangunan ke depan di daerah itu sudah mengantisipasi pola ruang dan pengaturan lainnya.
Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Konsultasi Publik (KP) II penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Golo Mori ini adalah untuk menyepakati dan menyempurnakan rumusan ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi serta pembahasan rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berisikan materi Rencana Detail Tata Ruang.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen Berita Acara kesepakatan terkait penyempurnaan muatan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (WP) Golo Mori dan Ranperkada WP Golo Mori.
Dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Manggarai Barat serta Kabid Tata Ruang, tim penyusun memaparkan materi teknis dan Ranperkada RDTR WP Golomori. Selain itu, tim penyusun juga memaparkan dokumen KLHS RDTR WP Golomori.
Salah satu point penting yang disampaikan oleh pihak Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah perlunya sinkronisasi nomenklatur rekomendasi program dan kegiatan dalam dokumen RDTR WP Golomori oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini oleh Bappeda Kabupaten Manggarai Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, beberapa Kepala Desa terkait serta tokoh masyarakat dan pihak mitra pembangunan lainnya.