Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengadakan Workshop Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD). Kegiatan tersebut diselenggarakan selama dua lima hari yaitu 6 – 10 Maret 2023. Kegiatan ini difasilitasi oleh USAID - ERAT.
Dalam Workshop Penguatan TKPKD, Wakil Bupati Manggarai Barat selaku Ketua TKPKD melalui arahannya menyampaikan Pemkab membuat kebijakan baru sebagai upaya atau strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manggarai Barat antara lain: Pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan memastikan kelompok miskin ekstrem memperoleh berbagai program-program perlindungan sosial meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk mendorong komplementaritas program perlindunganku sosial; Mengembangkan dan melaksanakan inovasi kebijakan dan program perlindungan sosial terutama untuk kelompok rentan, penyandang disabilitas pekerja informal dan perempuan. Melibatkan komunitas lembaga nonpemerintah dan swasta; peningkatan pendapatan masyarakat melalui peningkatan pendapatan akses terhadap pekerja dan penyediaan infrastruktur dasar melalui peningkatan kapasitas SDM, dan UMKM; dan penurunan kantong kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, meningkatkan konektivitas antara wilayah, mendorong konvergensi anggaran, mendorong konsolidasi program, dan meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan.
Wabup menjelaskan, kegiatan workshop yang dilakukan saat ini juga merupakan bagian dari solusi Pemda untuk meningkatkan pemahaman kepada semua pihak sehingga tercipta sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.
Selanjutanya dalam Bimtek Penyusunan dokumen RPKD, Kepala Bappeda selaku penanggung jawab penyusunan dokumen ini mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para penyusun RPKD dalam merumuskan dan menyusun dokumen RPKD yang baik dan benar. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen RPKD yang dihasilkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat.
Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan pembangunan yang holistik dan terpadu. Oleh karena itu, dokumen RPKD harus diintegrasikan ke dalam dokumen RPJMD Perubahan agar dapat diimplementasikan secara efektif dan terukur dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat.
Dalam dokumen RPJMD Perubahan nantinya, terdapat beberapa kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang akan menjadi fokus utama dalam pembangunan daerah. Beberapa di antaranya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang layak, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, serta peningkatan akses infrastruktur yang mendukung kemajuan ekonomi daerah.
Dengan integrasi dokumen RPKD ke dalam dokumen RPJMD Perubahan, diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat dapat berjalan lebih terpadu dan terarah. Pemerintah daerah juga berharap dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah Manggarai Barat.
Kegiatan Bimtek diikuti Tim Pengarah dan Penyusun dokumen RPKD yang dibimbing langsung oleh Narasumber dari Tim TNP2K dan Tim dari Bappelitbangda Provinsi NTT. Menurut Narasumber dari TNP2K, keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di daerah sangat tergantung pada kualitas dokumen RPKD yang disusun. Oleh karena itu, penting bagi para penyusun RPKD untuk memahami secara mendalam tentang karakteristik kemiskinan di daerah, serta memahami strategi dan program yang tepat untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat.