Pada hari Rabu 22 Januari 2025, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur . Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bappenas Republik Indonesia bekerja sama dengan USAID-ERAT dan diikuti oleh seluruh OPD pengampu SPM lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang hadir secara online dan OPD pengampu SPM Kabupaten Manggarai Barat yang hadir secara langsung.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi isu, tantangan dan praktik baik penerapan SPM di daerah untuk menjadi masukan desentralisasi asimetris dan perbaikan penerapan SPM di daerah, merumuskan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kebijakan penerapan SPM oleh
K/L pengampu SPM di tingkat pusat dan daerah serta untuk mensosialisasikan arah kebijakan RPJPN 2025-2045 dan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 mengenai penerapan SPM berbasis tipologi wilayah.
Dalam paparan yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat terkait capaian SPM, ditemukan bahwa capaian SPM 6 bidang sudah menunjukan pencapaian yang positif. Di bidang Pendidikan, capaian tahun 2024 untuk 3 indikator utama yaitu PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan sudah di angka 96,72 persen, 96,64 persen dan 100 persen. Di bidang Kesehatan, dari 12 indikator, terdapat 6 indikator yang mengalami trend penurunan, 1 indikator yang naik turun serta 6 indikator yang mengalami trend peningkatan. Di bidang pekerjaan umum, indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari menunjukan tren yang bersifal fluktuatif sejak tahun 2021 sampai 2024 dengan kondisi terakhir di angka 72,13 persen. Sementara indikator pengolahan air limbah domestic menunjukan trend positif di 4 tahun terakhir dan sudah di angka 100 persen. Di bidang perumahan rakyat, baik penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi sudah mencapai 100 persen di tahun 2024. Untuk bidang trantibumlinmas, dari 5 indikator, 4 indikator sudah mencapai 100 persen di tahun 2024, sementara 1 indikator yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sudah di angka 95,15 persen. Untuk bidang sosial, 5 indikator sudah mencapai 100 persen di tahun 2024.
Disamping menggambarkan capaian SPM di 4 tahun terakhir, Kepala Bappeda juga memaparkan beberapa rekomendasi dalam rangka peningkatan capaian SPM di Manggarai Barat, antara lain peningkatan kualitas SDM pada OPD pengampu SPM melalui pelatihan teknis SPM, pengintegrasian program/kegiatan/subkegiatan yang berkaitan dengan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rencana aksi terkait SPM, dukungan kebijakan anggaran berbasis evaluasi SPM serta inovasi yang terkait dengan SPM.
Selain pemaparan capaian SPM tingkat Kabupaten Manggarai Barat, kegiatan ini juuga diisi dengan pemaparan capaian SPM tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi NTT, diskusi terpimpin dengan OPD-OPD lingkup pemerintah Provinsi NTT dan Kabupaten Manggarai Barat terkait kendala-kendala dan strategi-strategi dalam meningkatkan cakupan layanan SPM di wilayah kerjanya masing-masing.