Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA) tingkat Kabupaten Manggarai Barat mengambil sikap sebagai respon atas keluhan wisatawan terkait mahalnya harga makanan di Kuliner Kampung Ujung Labuan Bajo, Flores, NTT. Sikap itu diambil agar citra pariwisata Labuan Bajo tidak rusak oleh harga makanan yang ‘melangit’.
Demikian informasi yang disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, kepada sejumlah wartawan di Labuan Bajo, Senin (03/06/2024).
“Mahalnya harga makanan di Kuliner Kampung Ujung sudah sangat viral beberapa hari ini. Maka hari ini kami gelar rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur Forkompimda,” jelas Wabup Yulianus kepada wartawan.
Adapun unsur Forkompimda yang hadir pada rapat koordinasi itu antara lain adalah Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Marten Mitar, Kapolres Manggarai Barat, AKBP Ari Satmoko, perwakilan Dandim 1612 Ruteng, perwakilan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, perwakilan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Komandan Lanal Labuan Bajo, LetKol Laut (P) Iwan Hendro Susilo dan Kepala Pos Perwakilan TNI AU Labuan Bajo, Letda Lek Rully Hilimi.
Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Rapat Bupati Manggarai Barat pada Senin (03/06/2024) pagi, dan dipimpin oleh Wakil Bupati, Yulianus. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo beserta pimpinan sejumlah perangkat daerah dan sejumlah aparat dari Polres Mabar juga turut hadir pada rapat koordinasi ini.
Wakil Bupati Yulianus mengakui bahwa Rapat Koordinasi FORKOMPIMDA ini merupakan rapat tindak lanjut. Sebab pada Sabtu (01/06/2024) telah dilangsungkan rapat internal yang dihadiri oleh Sekda Mabar, Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta sejumlah pimpinan perangkat daerah.
“Sebelumnya sudah dilangsungkan rapat internal untuk mencari akar soal. Sejumlah Kepala OPD yang selama ini secara teknis menangani langsung Booth di Kuliner Kampung Ujung, hadir pada rapat itu,” jelas Wabup Yulianus.
Pada rapat internal kali lalu itu, dilakukan analisis penyebab banyaknya wisatawan yang mengeluh karena mahalnya harga makanan Kuliner Kampung Ujung, hingga kemudian melahirkan sejumlah poin rekomendasi.
Adapun sejumlah poin rekomendasi yang ditawarkan, antara lain : pelaku usaha di Kampung Ujung wajib memberikan informasi menu dan harga kepada pelanggan, setiap pelaku usaha wajib menyediakan timbangan digital untuk mengukur berat ikan yang dijual, serta beberapa rekomendasi yang mengarah pada terwujudnya pelaku usaha yang profesionalitas di Kuliner Kampung Ujung.
Sejumlah poin rekomendasi diatas menjadi salah satu bahan yang dibahas pada Rapat Koordinasi Forkompimda.
Wabup Yulianus mengakui bahwa pada rapat koordinasi ini ada banyak hal yang dibahas, utamanya terkait mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo, mulai dari biaya tiket pesawat, biaya hotel, biaya sewa kapal, rental kendaraan, hingga biaya makanan.
“Ada banyak hal yang dibahas. Tapi saya minta fokus dulu soal mahalnya biaya makan di kuliner Kampung Ujung. Dan akhirnya kita sepakat untuk membentuk SATGAS,” ukunya.
Menurut Wabup Yulianus, pembentukan SATGAS itu dimulai dengan tim kecil Pemda yang dipimpin Sekda Fransiskus. Tim kecil ini akan segera buat draf rancangan kerja yang nantinya akan dikonsultasikan dengan Kasat Intel Polres Mabar.
Keberadaan SATGAS ini, nanntinya akan dilegitimasi dengan menggunakan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat.
Kepada OPD teknis yang terlibat langsung dalam penanganan pelaku usaha di kuliner Kampung Ujung, Wabup Yulianus memberi perintah untuk segera siapkan data lengkap sebagai pegangan Satgas dalam bertindak. (EfjE/Gonsa-Tim IKP)
(Editor : Ferdy Jemaun)